JAKARTA – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, menjalankan delegasi dari Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dengan melakukan sejumlah agenda penting di Jakarta sejak 21 Februari 2025. Dalam kunjungan ini, Wagub didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.
Sekda Sultra, pada Sabtu (22/2/2025), menyampaikan bahwa setelah menerima pendelegasian tugas dari Gubernur, Wagub Sultra segera menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Selanjutnya, ia mengadakan rapat koordinasi bersama jajaran Kantor Penghubung Sultra di Jakarta.
“Kemarin, sejak pagi, Bapak Wakil Gubernur langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri RI terkait koordinasi pemerintahan. Setelah itu, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau berkantor di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” jelas Sekda Sultra.
Lebih lanjut, Sekda menerangkan bahwa sejak menerima pendelegasian dari Gubernur, Wagub Sultra akan berkantor sementara di Jakarta. Kemudian, pada 26 Februari 2025, ia dijadwalkan berangkat ke Magelang untuk bergabung dalam agenda yang dimulai pada 27 Februari 2025.
“Saat ini, Gubernur Sultra tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama periode tersebut, Wakil Gubernur menjalankan delegasi hingga nanti bergabung di Magelang pada 26 Februari,” tambahnya.
Selain menjalankan tugas pemerintahan, dalam kunjungan ini Wagub Sultra juga memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kantor Penghubung Sultra di Jakarta. Ia turut memberikan kesempatan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Penghubung untuk memaparkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.
“Dalam rapat koordinasi di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta, Gubernur Sultra melalui Wakil Gubernur menegaskan pentingnya memahami sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Bumi Anoa,” pungkasnya.
Dengan serangkaian agenda ini, Wakil Gubernur Sultra berkomitmen untuk memastikan kelancaran jalannya pemerintahan serta memperkuat koordinasi di tingkat nasional.
