KENDARI — Pemerintah Kota Kendari kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan.
Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Kota Kendari berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut berlangsung dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sultra, Senin, 26 Juni 2025.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran hadir secara langsung menerima dokumen hasil audit dari Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, bersama dengan Bupati Kolaka dan Bupati Muna.
Acara diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD dari masing-masing daerah, termasuk Ketua DPRD Kota Kendari. Opini WTP yang kembali diraih ini mencerminkan komitmen kuat Pemkot Kendari dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Apresiasi dan Komitmen Perbaikan
Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran yang juga mewakili para kepala daerah dari 17 kabupaten/kota se-Sultra, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah serta bimbingan dan evaluasi berkelanjutan dari pihak BPK.
“Kami sangat menghargai hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Sultra.
Masukan dan koreksi yang kami terima menjadi pijakan penting dalam memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola keuangan kami,” ujar Siska.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administratif, tetapi harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi anggaran.
“WTP bukan tujuan akhir, melainkan bentuk akuntabilitas yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata.
Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas OPD serta memastikan seluruh rekomendasi BPK dijalankan dengan baik,” imbuhnya.
Tindak Lanjut Jadi Prioritas
Wali Kota Siska juga menekankan bahwa tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK akan menjadi prioritas utama Pemkot Kendari dalam waktu dekat.
Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran, serta menciptakan budaya birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap hasil evaluasi.
“Kami tidak hanya mengejar predikat, tetapi juga kualitas. Kami percaya, dengan terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan Kota Kendari akan menjadi lebih baik ke depannya,” tegasnya.
Penghargaan opini WTP ke-13 ini menambah deretan prestasi Kota Kendari di bidang keuangan dan tata kelola pemerintahan, serta diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak serupa.
Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan BPK RI Perwakilan Sultra, jajaran DPRD, serta pejabat dari tiga pemerintah daerah penerima hasil audit.
