Kendari – Pemerintah Kota Kendari terus bergerak cepat dalam menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat pembahasan Draft Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2025–2029 yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (8/04/2025).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dan dihadiri oleh Pj Sekda Kota Kendari serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan RPJMD tidak boleh lepas dari visi dan misi kepala daerah yang telah diusung bersama Wakil Wali Kota pada masa kampanye lalu.
Ia menyebutkan bahwa visi dan misi tersebut merupakan janji politik yang harus direalisasikan dalam bentuk program nyata.
“Visi dan misi ini adalah janji politik kami kepada masyarakat. Maka itu harus menjadi acuan utama dalam merancang program dan kegiatan ke depan,” ujar Siska Karina Imran.
Salah satu program prioritas yang mulai ditindaklanjuti, kata Siska, adalah bantuan modal usaha senilai Rp 5 juta untuk setiap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pemkot Kendari, melalui Tim Percepatan Pembangunan yang dikoordinatori oleh Dr. Bahtiar, telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Koperasi guna mempercepat realisasi program tersebut.
“Tolong siapkan segera syarat-syaratnya agar bisa langsung kami follow up,” tegas Wali Kota kepada jajaran OPD teknis.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Kendari juga menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan mutu layanan melalui pembenahan fasilitas serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Upaya ini menjadi bagian penting dari visi mencetak SDM unggul dan berdaya saing guna mendorong kemajuan daerah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang, dalam paparannya mengidentifikasi lima isu strategis yang menjadi tantangan utama pembangunan ke depan, yaitu:
-
Daya saing SDM yang masih rendah,
-
Pemerataan pelayanan publik yang belum optimal,
-
Kesenjangan kesejahteraan masyarakat,
-
Keterbatasan infrastruktur dasar seperti air minum dan drainase,
-
Minimnya fasilitas transportasi massal dan pengelolaan persampahan.
Cornelius menegaskan bahwa kelima isu tersebut akan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan dan program dalam RPJMD mendatang.
