Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan setiap pekan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (4/3/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri. Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti; Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono; serta Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari.
Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian Setda, perwakilan BPS, Bulog, serta dinas terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 3 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.
Mendagri menilai bahwa meskipun terjadi deflasi, daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik. “Secara pribadi, saya melihat data ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat relatif cukup baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa penurunan inflasi year-on-year (y-o-y) pada Februari ini cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,76%.
