Baubau – Pemerintah Kota Baubau memanfaatkan momentum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara 2025 untuk mendorong akselerasi pembangunan di wilayah Kepulauan Buton (Kepton).
Kegiatan yang digelar di Aula Palagimata, Kota Baubau, pada 11–12 April 2025, dihadiri oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Sultra.
Dalam sambutannya saat membuka Rakortekrenbang, Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE menegaskan pentingnya peran Pemprov Sultra dalam mendukung pembangunan kawasan Kepton.
Ia menyebut kawasan ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, perikanan, dan sumber daya manusia, namun percepatan pembangunan membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Untuk memajukan kawasan ini, kami membutuhkan dukungan dalam bentuk kebijakan afirmatif, penguatan infrastruktur dasar, dan percepatan konektivitas antar wilayah,” ujar Yusran.
Yusran juga menyoroti kemajuan infrastruktur di Baubau, termasuk peningkatan konektivitas udara yang kini dilayani pesawat berbadan besar.
Hal ini, menurutnya, menjadi indikator kesiapan Baubau sebagai pusat pertumbuhan kawasan Kepton sekaligus penghubung antara daratan Sulawesi dan gugusan pulau sekitarnya.
“Peningkatan frekuensi penerbangan membuka peluang besar bagi mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pariwisata. Baubau kini siap secara fisik, administratif, dan sosial untuk memainkan peran strategis itu,” jelasnya.
Wali Kota Baubau juga menekankan bahwa pelabuhan dan infrastruktur jalan terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif.
Baubau, katanya, siap menjadi lokomotif ekonomi Sultra di kawasan Kepton dengan dukungan sektor perdagangan, pendidikan, dan layanan publik yang terus berbenah.
“Dengan semangat kebersamaan dan sinergi antarpemerintah daerah, kita bisa menjawab tantangan pembangunan dan membawa Sulawesi Tenggara menuju masyarakat yang aman, sejahtera, dan religius,” tambahnya.
Ia juga berharap Rakortekrenbang ini dapat menghasilkan kesepakatan yang komprehensif untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
