KENDARI — Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, bersama jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 26 Mei 2025.
Kegiatan berlangsung dari Command Center Balai Kota Kendari dan dihadiri lebih dari 700 peserta dari seluruh Indonesia.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Agenda utama dalam rakor adalah menyelaraskan strategi pengendalian inflasi dengan rencana pertumbuhan ekonomi daerah, menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H.
Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa angka inflasi nasional per Mei 2025 berhasil ditekan pada level 1,95 persen (year-on-year), jauh di bawah target maksimal 3,5 persen.
Capaian ini, kata dia, merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah melalui 9 langkah strategis pengendalian inflasi, termasuk pemantauan mingguan oleh inspektorat daerah.
“Stabilitas harga yang berhasil dijaga saat ini tak lepas dari peran aktif pemerintah daerah. Namun, inflasi yang rendah tidak boleh membuat kita lengah.
Keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen juga harus tetap dijaga,” ujar Tito dalam sambutannya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai bentuk apresiasi bagi daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok.
Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Jadi Fokus
Sementara itu, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai prasyarat stabilitas ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Strategi pengendalian inflasi harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.
Tujuannya bukan hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tapi juga pertumbuhan yang merata dan inklusif,” tegas Rachmat.
Ia menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 dipatok di kisaran 5,8 hingga 6,3 persen, dengan penekanan pada peningkatan kontribusi wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Untuk itu, diperlukan upaya nyata dalam penyederhanaan regulasi, penguatan infrastruktur, dan peningkatan produktivitas sektoral.
Pemerintah juga mendorong daerah untuk memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau ketersediaan dan distribusi barang, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha yang kerap disertai lonjakan permintaan.
Respons Daerah: Kendari Siap Lanjutkan Langkah Strategis
Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyatakan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam mendukung strategi nasional pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Pemkot Kendari akan terus memperkuat koordinasi lintas OPD dan instansi vertikal untuk menjamin ketersediaan pangan dan stabilitas harga, terutama menjelang Idul Adha,” ujar Sudirman usai mengikuti rakor.
Ia juga menyampaikan bahwa TPID Kota Kendari akan mengintensifkan langkah-langkah konkret, seperti operasi pasar murah, pemantauan harga harian, serta optimalisasi peran UMKM dalam rantai pasok lokal.
Rakor TPID Nasional ini menjadi forum koordinasi penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tangguh, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
