KOLAKA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah.
Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Koltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah itu diterima langsung oleh Bupati Koltim, Abd Azis, dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, 26 Mei 2025.
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Koltim Hj. Jumhani, Sekretaris Daerah La Fala, serta seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sulawesi Tenggara.
“Alhamdulillah, predikat WTP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan di Kolaka Timur.
Mulai dari saya sebagai bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan OPD, staf ahli, camat, hingga perangkat kelurahan dan desa.
Ini bukan hanya soal laporan keuangan, tapi juga soal akuntabilitas pemerintahan,” ujar Bupati Abd Azis dalam sambutannya.
Prestasi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Koltim, yang sebelumnya sempat meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2022, tahun yang juga menjadi awal kepemimpinan Abd Azis setelah dilantik sebagai Bupati.
Namun sejak 2023 hingga kini, arah tata kelola keuangan kembali menunjukkan perbaikan signifikan, dibuktikan dengan raihan WTP selama dua tahun berturut-turut.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam penilaian atas laporan keuangan oleh BPK.
Predikat ini diberikan kepada instansi pemerintahan yang mampu menyusun dan mengelola laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Meski tidak sepenuhnya tanpa catatan, opini ini menandakan bahwa kesalahan atau kelemahan yang ditemukan bersifat tidak material dan telah ditindaklanjuti dengan baik.
Sejak terbentuk sebagai daerah otonom pada tahun 2013, Kolaka Timur tercatat pertama kali meraih opini WTP pada 2018.
Prestasi itu kemudian berlanjut secara berturut-turut hingga 2021, sebelum mengalami kemunduran pada 2022 dengan predikat WDP.
“Ini menjadi semangat baru bagi kami semua untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Koltim untuk terus mendukung langkah-langkah strategis dalam pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan,” kata Abd Azis.
Pemkab Koltim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kemajuan daerah.
Capaian ini sekaligus menjadi indikator positif bahwa pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana diharapkan oleh pemerintah pusat dan masyarakat.
