Konawe Selatan – Sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe Selatan menggelar aksi bermalam di halaman Kantor Bupati Konawe Selatan, Minggu (1/6) malam.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mendirikan tenda dan mengadakan panggung rakyat yang diisi dengan orasi ilmiah, pembacaan puisi, drama, hingga renungan malam.
Ketua Umum HMI Cabang Konawe Selatan, Hendra Yus Khalid, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk aksi moral dalam rangka mengawal 100 hari kerja Bupati Konawe Selatan.
> “Kami ingin memastikan program kerja Bupati berjalan secara transparan, berkeadilan, menyejahterakan, dan berkelanjutan,” ujar Hendra dalam wawancara, Senin (2/6) pukul 08.12 WITA.
Ia menambahkan, sejak malam Minggu, para kader telah memasang tenda di halaman kantor bupati.
Kegiatan malam itu berjalan lancar, dengan menampilkan sejumlah pertunjukan seni dari para kader.
Pagi harinya, para mahasiswa juga menyampaikan aspirasi dan membacakan sejumlah tuntutan serta rekomendasi secara langsung di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.
Hendra menegaskan bahwa secara kelembagaan, HMI mendukung program bupati dan wakil bupati.
Namun, mereka tetap berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah daerah.
> “Kami akan memberi apresiasi jika kebijakan itu tepat, tapi juga akan mengkritik bila melenceng,” tegasnya.
HMI Konsel menyuarakan beberapa tuntutan yang dinilai penting sebagai bentuk pengawalan terhadap pembangunan daerah, khususnya terkait pendidikan dan pengembangan ibu kota kabupaten.
Tuntutan Terkait Bantuan Pendidikan
1. Aturan Bantuan Pendidikan Tidak Jelas
Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) senilai Rp10 miliar untuk mahasiswa asal Konawe Selatan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang mengatur kriteria penerima. Begitu pula bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP.
HMI menilai hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan hukum dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mereka mendesak Bupati segera menyusun regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan tersebut.
2. Potensi Kecemburuan Sosial
Tanpa kejelasan regulasi, bantuan pendidikan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial antar mahasiswa. HMI menuntut agar pemerintah daerah segera menetapkan tenggat waktu penyusunan aturan tersebut.
3. Perlu Pelibatan Pihak Ketiga
Penyaluran bantuan pendidikan harus melibatkan organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, serta media lokal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Rekomendasi Pembangunan Ibu Kota Konawe Selatan
Sebagai bagian dari penguatan fungsi ibu kota kabupaten di Kecamatan Andoolo, HMI Konsel juga mengajukan sejumlah rekomendasi:
1. Pemfungsian Rumah Jabatan
Mendesak agar rumah jabatan (rujab) di lingkungan pemerintah Konawe Selatan segera difungsikan secara optimal.
2. Pembangunan Rusun untuk ASN
Mengusulkan pembangunan rumah susun (rusun) khusus aparatur sipil negara (ASN) di wilayah kabupaten.
3. Pendirian Universitas di Andoolo
Mendorong pemerintah daerah mendirikan universitas di Kecamatan Andoolo sebagai pusat pendidikan dan mendukung statusnya sebagai ibu kota kabupaten.
4. Dukungan untuk Kampus Lokal
Meminta pemerintah memberikan dukungan fasilitas kepada kampus-kampus lokal, khususnya Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa Konawe Selatan.
Aksi damai ini merupakan bentuk partisipasi aktif mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam pembangunan daerah. HMI berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas untuk melibatkan generasi muda dalam perumusan kebijakan strategis.
