KENDARI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe Selatan mendesak Pemerintah Daerah Konawe Selatan bersikap tegas dan terbuka dalam menangani konflik agraria yang terus berulang di wilayahnya.
HMI menilai, ketidaktegasan Pemda telah memperparah ketegangan antara warga dan pihak perusahaan yang beroperasi di beberapa kecamatan.
Ketua Umum HMI Konawe Selatan, Hendra Yus Khalid dalam rilisnya, mengatakan bahwa hingga kini tidak ada langkah konkret dari Bupati Konawe Selatan dalam merespons konflik yang bahkan telah memakan korban.
Ia merujuk pada insiden bentrokan antara warga dan karyawan PT Marketindo Selaras (MS) di Kecamatan Angata, 6 Juni lalu, yang menyebabkan seorang warga luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit.
“Insiden ini merupakan akumulasi dari pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah. Tidak ada upaya serius menyelesaikan akar persoalan,” ujar Hendra, Selasa, 11 Juni 2025.
Hendra menambahkan, konflik serupa juga terjadi di Kecamatan Laonti dan Mowila yang masing-masing melibatkan PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) dan PT Merbau Jaya Indahraya (MJIR).
Ia menuding perusahaan-perusahaan tersebut terus beroperasi meski memiliki persoalan serius terkait legalitas lahan.
“Di Laonti, seorang ibu tua mendapat perlakuan tidak manusiawi saat mempertahankan tanahnya dari perusahaan yang diduga tidak memiliki dokumen sah. Tapi Pemda, khususnya Bupati Konawe Selatan, sama sekali tidak bersikap. Ini menimbulkan kecurigaan publik, jangan-jangan kepala daerah justru punya kedekatan dengan perusahaan,” kata mantan Direktur LKBHMI Cabang Kendari itu.
Menurut HMI, seandainya pemerintah sejak awal memverifikasi legalitas usaha tiap perusahaan, potensi konflik bisa dicegah.
“Pemda memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi rakyat, bukan justru membiarkan perusahaan beroperasi di atas tanah sengketa,” tegas Hendra.
HMI mendesak Pemda untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha seluruh perusahaan yang beroperasi di Konawe Selatan.
Mereka juga meminta pemerintah menghentikan aktivitas perusahaan yang terbukti melanggar hukum, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang berkonflik.
“Cukup sudah diam dan pembiaran. Pemerintah tidak boleh berpihak kepada modal, dan harus hadir melindungi rakyat,” tutup Hendra yang kini juga menjabat sebagai pengurus pusat DPP ISMAHI (Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia).
