BOMBANA — Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Arah Kebijakan Pemerintah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pemerintah Desa.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana.
Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam menyongsong pelaksanaan program prioritas tahun 2025.
Selain itu, penandatanganan pakta integritas dilakukan sebagai bentuk komitmen moral dan administratif seluruh kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam sambutannya, Bupati Bombana (atau pejabat yang mewakili) menegaskan bahwa penyelarasan kebijakan lintas level pemerintahan merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di desa.
“Kami ingin memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintah desa selaras dengan visi pembangunan daerah dan nasional.
Sinergi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan seluruh anggaran digunakan secara tepat sasaran,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan desa.
Menurutnya, kepala desa memiliki peran kunci sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Penandatanganan pakta integritas dilakukan secara simbolis oleh perwakilan kepala desa di hadapan jajaran pejabat Pemkab Bombana dan disaksikan oleh unsur aparat pengawasan internal serta tokoh masyarakat.
Dalam dokumen tersebut, para kepala desa berjanji untuk menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai etika pemerintahan, serta terbuka terhadap pengawasan publik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana yang menjadi salah satu narasumber dalam rakor ini menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2025 harus berbasis data, partisipatif, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh camat, kepala desa, dan perangkat desa se-Kabupaten Bombana.
Dalam rakor juga dibahas mekanisme penyaluran dana desa, prioritas penggunaan anggaran, hingga langkah-langkah penguatan kapasitas aparatur desa.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap tercipta kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
